Bagja Dorong Transparansi dan Pengawasan Partisipatif untuk Perkuat Demokrasi

Ciamis, 10 Juni 2026 – Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya memperkuat demokrasi yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan kualitas dan integritas dalam setiap prosesnya. Menurutnya, transparansi pemilu, pendidikan pemilih, dan pengawasan partisipatif merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang lebih substantif.

Hal tersebut disampaikan Bagja saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan di Universitas Galuh, Ciamis, Rabu (10/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk maraknya politik uang dan penyebaran disinformasi melalui media digital.

Bagja menilai bahwa peningkatan transparansi dalam setiap tahapan pemilu menjadi langkah strategis untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat ikut mengawasi jalannya pemilu sekaligus mendorong akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat perlu dibekali pemahaman politik yang memadai agar mampu menentukan pilihan berdasarkan visi, program, dan rekam jejak kandidat, bukan karena pengaruh politik uang maupun informasi yang menyesatkan.

Dalam paparannya, Bagja juga menyoroti tingginya biaya politik yang berpotensi memicu praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Oleh karena itu, transparansi pembiayaan kampanye perlu terus diperkuat agar dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Bagja mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Menurutnya, keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas.

“Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam menjaga integritas pemilu serta memperkuat pengawasan publik,” ujarnya.

Melalui penguatan transparansi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, diharapkan kualitas demokrasi Indonesia semakin baik serta mampu mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.