Bawaslu RI Hadiri Peluncuran Buku Etika, Perkuat Kolaborasi dengan DKPP

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghadiri peluncuran buku Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu yang juga Anggota DKPP RI ex officio Herwyn JH Malonda, serta Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Kehadiran jajaran Bawaslu menjadi bentuk komitmen dalam memperkuat sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu, khususnya dalam aspek etika dan integritas.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya para pejabat publik untuk meninggalkan warisan intelektual melalui karya tulis. Menurutnya, pengalaman dalam jabatan memiliki nilai pembelajaran yang kontekstual dan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ketatanegaraan.

“Pengalaman jabatan yang dituangkan dalam tulisan bisa menjadi rujukan yang kuat, bahkan melampaui teori-teori yang berkembang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001. Menurutnya, sistem etika yang kuat menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan tegaknya negara hukum.

Lebih lanjut, Jimly mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem peradilan etik yang lebih maju, termasuk gagasan pembentukan Mahkamah Etik yang menjunjung prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Peluncuran buku ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Komisi Yudisial, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, serta para penulis yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut.

Melalui kehadiran dalam kegiatan ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemilu, sekaligus membangun kolaborasi yang konstruktif dengan DKPP demi menjaga integritas demokrasi di Indonesia.