Konflik Gajah Hambat Coklit Pilkada di Lampung Barat, Bawaslu Imbau Petugas Utamakan Keselamatan

Proses coklit data pemilih Pilkada 2024 di Suoh dan BNS, Lampung Barat, Lampung mendapat hambatan soal konflik gajah.

Salah satu wilayah yang terkendala coklit akibat konflik gajah ini salah satunya di TPS 06, Pemangku Marga Jaya, Pekon Bandar Agung, Kecamatan BNS, Lampung Barat. Menyikapi masalah konflik gajah itu, Ketua Bawaslu Lampung Barat Novri Jonestama mengimbau agar petugas mengutamakan keselamatan saat melakukan coklit.

“Tentunya hal tersebut di luar kendali kita semua, pihak PPK Kecamatan BNS sudah berkoordinasi dengan Panwascam BNS,” ujarnya, Rabu (3/7/2024).

“Kemudian teman-teman Panwascam BNS meminta arahan kepada Bawaslu Lampung Barat terkait hal tersebut,” sambungnya.

Dalam hal ini, pihaknya telah memberikan imbauan kepada petugas Pantarlih untuk mengutamakan keselamatan saat menjalani tugas. Di lain sisi, Ketua Panwascam BNS Cahya Renaldi Wijaya mengaku telah diberikan arahan oleh Ketua Bawaslu Lampung Barat terkait langkah yang akan dilakukan saat ini.

“Hasil koordinasi dengan Bawaslu Lampung Barat, mereka menyarankan kepada PPK Kecamatan BNS yang utamakan keselamatan petugas Pantarlih,” bebernya.

“Terutama yang terdampak konflik satwa di TPS 6, Talang Jeporo, Pemangku Marga Jaya, Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh,” terusnya.

Kemudian, rekan-rekan PPK Kecamatan BNS dan PPS Pekon Bandar Agung juga disaraankan agar segera melakukan pemetaan wilayah. Pemetaaan wilayah itu dilakukan berdasarkan klaster untuk mengetahui wilayah mana yang terdampak parah, sedang dan ringan.

“Selanjutnya hasil tersebut dapat dijadikan fokus prioritas proses coklit di wilayah yang terdampak konflik satwa tersebut,” sebutnya.

Selanjutnya, PPS Pekon Bandar Agung harus ikut mendampingi dan membantu proses coklit di TPS 6 Pemangku Marga Jaya.

“Hal itu dilakukan mengingat waktu coklit data pemilih Pilkada ini yang semakin pendek sampai tanggal 24 Juli 2024,” ucapnya.

“Sejauh ini jumlah DP4 dari KPU di TPS 6 Pekon Bandar Agung adalah 385 warga, yang sudah dicoklit 200 lebih atau 53 persen dr DP4,” tandasnya.

Terakhir, pihaknya juga telah memerintahkan PKD Bandar Agung untuk turut mengawal proses pemetaan klaster di tempat terdampak konflik. Sebelumnya, Anggota DPRD Lampung Barat Sugeng Hari Kinaryo Adi memastikan petugas coklit bakal mendapat pendampingan dari satgas penanganan konflik gajah. 

“Jika memang ada kendala lagi dengan gajah, tolong hubungi satgas. Nanti kami siap untuk membackup dan membantu blokade,” ujarnya.

“Tadi juga sudah saya sampaikan dengan PPS dan PKD terkait hal ini. Jadi kami pastikan petugas Pantarlih akan didampingi jika terkendala lagi,” terusnya.

Sugeng yang merupakan Pembina Satgas Konflik Gajah Suoh dan BNS itu juga membenarkan jika beberapa hari terakhir ini kawanan gajah mendekati permukiman.

“Iya memang benar, barusan saya juga hubungi Ketua PPS Sidorejo, memang kemarin sedikit terjadi kendala kaitan dengan coklit,” bebernya.

“Dimana ada keterlambatan untuk pencoklitan di Pekon Sidorejo karena konflik gajah, benar adanya yang disampaikan oleh KPU,” tambahnya.

Menurutnya, seluruh wilayah di Pekon Sidorejo sempat didekati bahkan ada yang dimasuki oleh kawanan gajah liar. 

“Memang di Pekon Sidorejo ini hampir semua rata disambangi kawanan gajah dan mengakibatkan coklit terhambat,” jelasnya.

Kendati begitu, ia memastikan proses coklit akan kembali berlangsung sebab kawanan gajah mulai menjauh dari wilayah tersebut.

“Saya mendapat laporan, gajah sudah bergeser dan petugas sudah mulai melakukan pencoklitan kembali, semoga bisa segera selesai,” tuturnya.

“Kami pastikan proses coklit data pemilih ini berjalan lancar untuk keberlangsungan Pilkada yang sukses dan lancar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Lampung Barat Okto Priadi mengatakan, konflik gajah mengakubatkan proses coklit terkendala 2-3 hari ke depan.

“Petugas Pantarlih Pilkada di beberapa TPS yang ada di Suoh dan BNS sedikit mengalami kendala soal konflik gajah. Kemungkinan terkendala 2-3 hari ke depan,” ujarnya.

“Ada beberapa petugas coklit yang ikut serta menghalangi kawanan gajah dan ada beberapa warga juga yang ikut menghalau gajah,” terusnya.

Ia menyebut, salah satu petugas yang terkendala berada di TPS 06 Talang Jeporo dan Pemangku Marga Jaya, Pekon Bandar Agung, Kecamatan BNS. Diketahui, mata pilih di pemangku tersebut ada sebanyak 382 data pemilih yang akan dicoklit, dari data tersebut baru 200 warga yang tercoklit.

“Warga saat ini fokus untuk menghalau agar kawanan gajah tersebut tidak masuk ke dalam kawasan penduduk,” jelasnya.

“Terkati kendala soal konflik gajah itu juga telah disampaikan oleh petugas Pantarlih kepada Ketua PPS Bandar Agung,” tambahnya.

Selain di Kecamatan BNS, lanjut Okto, kawanan gajah juga terpantau mendekati Pekon Sidorejo di Kecamatan Suoh. Sehingga beberapa petugas Pantarlih yang bertugas di wilayah tersebut tidak bisa bertemu dengan warga setempat.

“Hal itu dikarenakan disaat bersamaan warga sedang menghalau gajah yang berusaha masuk ke pemukiman warga,” tuturnya.

“Data yang akan dicoklit oleh Pantarlih di Pekon Sidorejo sebanyak 882, dan yang telah tercoklit sebanyak 256,” sambungnya.

Tak hanya konflik gajah, akses jalan ekstrem juga menjadi kendala beberapa petugas Pantarlih di Suoh dan BNS dalam melakukan tugas.

“Hal lain yang membuat kendala pantarlih melakukan coklit adalah jalan yang licin ketika daerah tersebut diguyur hujan,” sebutnya.

“Tentunya kendala yang dialami di lapangan dapat berpengaruh terhadap progres coklit. Harusnya data yang tercoklit bisa bertambah,” terusnya.

Kendati begitu, pihaknya tetap memaklumi situasi yang terjadi di lapangan dan memberi pesan terhadap petugas agar tetap waspada.

“Pesan-pesan untuk Pantarlih terkhusus di Suoh dan BNS diharapkan agar tetap waspada disaat melaksanakan tugas,” ucapnya.

“Dalam hal ini, disarankan untuk berkoordinasi dengan satgas atau pihak terkait serta PPS guna dilakukannya pendampingan,” pungkasnya.