Perkuat Layanan Informasi Publik, Bawaslu Lampung Barat Ikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Lampung Barat, 16 Juli 2026 – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (16/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus penguatan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Bawaslu.

Monev diikuti oleh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Lampung Barat bersama badan publik lainnya di Provinsi Lampung. Kegiatan menghadirkan Ahmad Qohar, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Provinsi Lampung, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Ahmad Qohar menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Menurutnya, setiap badan publik perlu memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan, mulai dari penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi setiap saat, hingga pelayanan terhadap permohonan informasi publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dokumentasi, pembaruan informasi pada media digital, serta pemenuhan indikator keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen Bawaslu dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

"Keterbukaan informasi merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam membangun kepercayaan publik. Melalui monitoring dan evaluasi ini, kami memperoleh masukan untuk terus menyempurnakan pelayanan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Novri.

Menurutnya, Bawaslu Lampung Barat terus berupaya mengoptimalkan fungsi PPID melalui penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, baik melalui website resmi, media sosial, maupun layanan informasi secara langsung. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen Bawaslu dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berharap mampu terus meningkatkan kualitas tata kelola informasi, memperkuat transparansi kelembagaan, serta menghadirkan pelayanan informasi publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.