Bawaslu Jalin Kerja Sama dengan UMI, Perkuat Pengawasan Pemilu di Tengah Tantangan Digital

Makassar, Sulawesi Selatan – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muslim Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat edukasi politik yang sehat dan berintegritas.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa keterlibatan kampus dalam proses demokrasi perlu diarahkan pada fungsi edukatif. Menurutnya, aktivitas politik di lingkungan akademik harus mampu menjadi sarana pembelajaran yang membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap nilai-nilai demokrasi. “Kampus harus menjadi ruang pendidikan politik yang esensial, bukan sekadar arena kontestasi. Perlu ada mekanisme yang memastikan aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor edukatif,” ujar Bagja dalam kegiatan yang berlangsung di Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Bagja juga menguraikan sejumlah tantangan demokrasi di era digital. Ia menyoroti meningkatnya ketergantungan pada sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti penggunaan aplikasi pendukung yang memerlukan pengawasan ketat. Selain itu, dominasi pemilih muda yang merupakan generasi digital native turut menjadi perhatian dalam strategi pengawasan ke depan.

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan juga menghadirkan potensi ancaman baru, termasuk manipulasi informasi melalui deepfake yang dapat memengaruhi persepsi publik. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu prinsip Pemilu yang jujur dan adil apabila tidak diantisipasi secara serius.

Di sisi lain, Bawaslu juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang yang menjadi ancaman nyata bagi integritas demokrasi. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan adanya nilai transaksi yang tidak wajar hingga laporan dana kampanye yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Rektor UMI, Hambali Thalib, menyambut baik kerja sama tersebut dan menilai kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat peran akademisi dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses teknis pemilu, tetapi juga menyangkut nilai moral, etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan.

Menurutnya, kehadiran Bawaslu dalam lingkungan kampus memperkuat posisi lembaga tersebut sebagai penjaga moral konstitusi yang memastikan jalannya demokrasi tetap berada pada prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu dan Universitas Muslim Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi politik di kalangan mahasiswa serta memperkuat pengawasan partisipatif dari unsur akademisi, guna mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas di Indonesia.