Bawaslu Lampung Barat Peringati Hari Lahir DKPP ke-14

Lampung Barat, 12 Juni 2026 – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat memperingati Hari Lahir Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ke-14 yang jatuh pada 12 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan etika penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Selama 14 tahun berdiri, DKPP telah berperan penting sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Melalui tugas dan kewenangannya, DKPP berupaya memastikan setiap penyelenggara pemilu menjalankan tugas secara mandiri, jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa keberadaan DKPP menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

“DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga marwah dan integritas penyelenggara pemilu. Penegakan kode etik menjadi bagian penting untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Menurut Novri, nilai-nilai etika harus menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Integritas tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui sikap profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peringatan Hari Lahir DKPP ke-14 juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga independensi, serta memperkuat komitmen dalam mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan mengusung semangat penguatan integritas penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berharap sinergi antara Bawaslu, KPU, dan DKPP dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan.

Melalui momentum ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah demokrasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.