Bawaslu Lampung Barat Ajak Masyarakat Awasi, Cegah, dan Tindak Pelanggaran Pemilu

Lampung Barat – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terus mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi melalui semangat “Awasi, Cegah, dan Tindak” yang dipublikasikan dalam konten edukasi pada Sabtu (16/5/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., mengatakan bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.

“Semangat awasi, cegah, dan tindak merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga pemilu tetap jujur, adil, dan berintegritas. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal setiap tahapan demokrasi,” ujar Novri.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Sementara pencegahan menjadi langkah awal untuk meminimalisir potensi pelanggaran sebelum terjadi.

Selain itu, penindakan dilakukan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang memenuhi unsur dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Novri menambahkan bahwa berbagai bentuk pelanggaran pemilu dapat terjadi, mulai dari politik uang, kampanye di luar jadwal, penyebaran hoaks, hingga pelanggaran netralitas ASN.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan sekitar.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak diam ketika melihat dugaan pelanggaran pemilu. Pengawasan partisipatif menjadi kekuatan penting dalam menjaga kualitas demokrasi,” jelasnya.

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan kegiatan sosialisasi agar pemahaman terkait pengawasan pemilu semakin meningkat.

Melalui semangat “Awasi, Cegah, dan Tindak”, Bawaslu berharap tercipta proses demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam mengawal kedaulatan rakyat.