Bawaslu Raih Penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2026, Perkuat Komitmen Pengelolaan BMN yang Akuntabel

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2026 pada Kamis (5/11/2026). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sekaligus menjadi pengakuan terhadap upaya menjaga tata kelola aset negara agar berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan BMN di lingkungan Bawaslu. Pengelolaan aset negara menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, sehingga membutuhkan tanggung jawab, ketelitian, serta konsistensi dalam memastikan setiap aset digunakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih Bawaslu. Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara.

“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan Barang Milik Negara merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Kami berharap capaian ini dapat semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjaga aset negara secara tertib, transparan, dan akuntabel,” ungkap Novri.

Anugerah Reksa Bandha juga menjadi momentum untuk terus memperkuat kesadaran bahwa Barang Milik Negara merupakan aset yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengelolaan yang baik tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Bawaslu menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan apresiasi dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan BMN. Ke depan, Bawaslu berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan konsisten.