Bawaslu Lambar Ingatkan Bahaya Politik Uang pada Masa Tenang, Pelaku Terancam Pidana

Lampung Barat - Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengajak masyarakat menolak segala bentuk praktik politik uang melalui edukasi kepemiluan bertajuk “STOP! AWAS PIDANA! Masa Tenang Bukan Waktunya Melakukan Politik Uang!” pada Minggu (8/11/2026). Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai larangan politik uang serta konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Masa tenang merupakan periode menjelang hari pemungutan suara yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Pada periode ini, terdapat larangan bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih, baik berupa uang maupun materi lainnya, dengan tujuan memengaruhi pilihan atau membuat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sementara itu, Pasal 523 ayat (2) mengatur ancaman pidana bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih pada masa tenang, berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang. Hak pilih merupakan hak setiap warga negara yang harus digunakan secara bebas tanpa tekanan maupun pengaruh imbalan.

“Jangan biarkan hak pilih kita ditentukan oleh imbalan sesaat. Politik uang bukan hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berani menolak politik uang dan bersama-sama menjaga integritas pemilu,” ujar Novri.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Kesadaran untuk menolak politik uang perlu dibangun bersama karena kualitas demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Melalui edukasi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berharap masyarakat semakin memahami larangan politik uang dan konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Masyarakat juga diharapkan berani menolak serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mari bersama menjaga demokrasi dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Jangan tergiur imbalan, jangan lakukan pelanggaran, dan jadilah bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.