Perkuat Koordinasi Hukum dan Pencegahan, Bawaslu Lampung Barat Jalin Sinergi dengan Kejari

Lampung Barat, 25 Februari 2026 – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat upaya pengawasan melalui penguatan koordinasi kelembagaan bersama Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Hal tersebut mengemuka dalam audiensi yang dilaksanakan pada Rabu (25/2/2026) sebagai bagian dari konsolidasi lintas sektor dalam mendukung efektivitas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu serta Pemilihan di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat dihadiri oleh Ketua, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., bersama Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Tamam Mulhadi, S.Sy., beserta jajaran. Kehadiran Bawaslu diterima langsung oleh Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Adiarebi, S.H., M.H., bersama jajaran struktural.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Tamam Mulhadi, menekankan bahwa penguatan koordinasi dengan Kejaksaan merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap proses penanganan dugaan pelanggaran dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyampaikan bahwa aspek pencegahan dan penindakan harus berjalan secara beriringan agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

“Penguatan koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di sisi lain, Bawaslu juga terus mengedepankan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal,” ujar Tamam.

Ia menambahkan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas forum penegakan hukum terpadu serta memperjelas mekanisme koordinasi dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan komunikasi yang terbangun secara intensif, proses klarifikasi, kajian, hingga tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan akuntabel.

Lebih lanjut, Tamam menjelaskan bahwa peran partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Menurutnya, dukungan dan keterlibatan publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran akan semakin optimal apabila didukung oleh sistem penegakan hukum yang solid dan terkoordinasi dengan baik antar lembaga.

Melalui audiensi ini, kedua lembaga berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi teknis, memperkuat komunikasi kelembagaan, serta membangun pola kerja sama yang berkelanjutan. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan di Kabupaten Lampung Barat.