Yusti Dorong Jajaran Bawaslu Perkuat Pengelolaan Data untuk Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu

Jakarta, 3 Juni 2026 – Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, mendorong jajaran Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperkuat pengelolaan dan dokumentasi data sebagai langkah penting dalam membangun sistem penegakan hukum pemilu yang lebih baik menuju Pemilu 2029.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu, Rabu (3/6/2026). Menurut Yusti, data merupakan aset strategis yang dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, menyusun kebijakan, serta menjawab berbagai pandangan mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu.

Ia menilai berbagai penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemilu sering kali muncul tanpa didukung data yang memadai. Karena itu, Bawaslu perlu memastikan seluruh informasi dan data hasil pengawasan terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi rujukan yang akurat dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan rekomendasi perbaikan.

“Data yang dimiliki Bawaslu merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Melalui data yang valid dan terkelola dengan baik, Bawaslu dapat memberikan gambaran yang objektif terkait pelaksanaan pengawasan maupun penegakan hukum pemilu,” ujar Yusti.

Lebih lanjut, ia berharap data yang dimiliki Bawaslu tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal lembaga, tetapi juga dapat menjadi bahan kajian dalam forum akademik, penelitian, maupun diskusi publik. Dengan demikian, berbagai gagasan dan masukan terkait penguatan sistem pemilu dapat disusun berdasarkan fakta dan bukti yang jelas.

Yusti juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berbasis data di seluruh tingkatan Bawaslu. Menurutnya, pengelolaan data yang baik akan membantu lembaga dalam mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

Melalui penguatan dokumentasi dan pengelolaan data, Bawaslu diharapkan mampu menghadirkan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya demokrasi yang berintegritas.