Bawaslu Lampung Barat Ajak Masyarakat Tidak Menormalisasi Pelanggaran

Lampung Barat – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengajak masyarakat untuk tidak menganggap wajar berbagai bentuk pelanggaran dalam proses demokrasi melalui konten edukasi bertema “Jangan Normalisasi Pelanggaran”. Pesan tersebut disampaikan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membiarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan ketentuan dalam pelaksanaan demokrasi (22/8/26).

Normalisasi pelanggaran dapat terjadi ketika suatu tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan justru dianggap sebagai hal biasa karena sering dilakukan atau dibiarkan. Sikap tersebut dapat membuat masyarakat semakin terbiasa terhadap perilaku yang berpotensi mencederai proses demokrasi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., mengingatkan pentingnya membangun kepedulian masyarakat terhadap setiap tindakan yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.

“Jangan sampai sesuatu yang salah karena sering dilakukan kemudian dianggap sebagai hal yang biasa. Demokrasi membutuhkan kepedulian bersama untuk menjaga prosesnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku,” ujar Novri.

Melalui edukasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mendorong masyarakat untuk tidak bersikap permisif terhadap pelanggaran. Masyarakat diharapkan memiliki keberanian untuk peduli dan tidak ikut membenarkan tindakan yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Kesadaran untuk tidak menormalisasi pelanggaran menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Ketika masyarakat memiliki kepedulian dan tidak menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang lumrah, upaya menjaga integritas proses demokrasi dapat dilakukan secara bersama-sama.

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terus mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif dengan meningkatkan kepedulian terhadap proses demokrasi. Setiap tindakan untuk menjaga aturan dan tidak membiarkan pelanggaran merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mengawal demokrasi.