Bawaslu Lampung Barat Tegaskan Pengawasan Pemilu Dimulai Sebelum Hari Pemungutan Suara

Lampung Barat, 11 Juli 2026 – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengedukasi masyarakat bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi telah dimulai sejak tahapan awal penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengawasan pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penyusunan daftar calon, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Setiap tahapan memiliki potensi kerawanan yang perlu diawasi agar dapat dicegah sejak dini.

Melalui pengawasan yang dilakukan sejak awal, Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran maupun permasalahan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan pemilu. Upaya pencegahan menjadi salah satu fokus utama pengawasan agar setiap tahapan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, melainkan melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahapan.

"Pengawasan pemilu dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara. Setiap tahapan memiliki potensi kerawanan yang harus diawasi secara cermat agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi setiap tahapan pemilu sebagai wujud kepedulian terhadap demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas," ujar Novri.

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Dengan dukungan pengawasan partisipatif dari masyarakat, penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, serta mencerminkan kedaulatan rakyat.