Bawaslu Lampung Barat Ingatkan Masyarakat, Pilihan Tidak untuk Ditukar dengan Imbalan

Lampung Barat – Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik yang dapat memengaruhi pilihan dalam Pemilu melalui konten edukasi “Red Flag dalam Pemilu” dengan tema “Milih karena dikasih sesuatu” pada Kamis (27/8/2026). Pesan tersebut menekankan agar masyarakat tidak menukar pilihan politik dengan uang, barang, atau pemberian lainnya.

Pemberian sesuatu kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam proses demokrasi. Bawaslu selama ini menempatkan politik uang sebagai salah satu isu yang perlu dicegah karena dapat memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan.

Melalui konten tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengingatkan masyarakat bahwa pilihan dalam Pemilu merupakan hak yang harus digunakan secara bebas dan bertanggung jawab. Pemberian berupa uang, barang, atau bentuk keuntungan tertentu tidak seharusnya menjadi alasan seseorang menentukan pilihannya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., mengajak masyarakat untuk menjaga hak pilih dan tidak membiarkan pemberian sesaat memengaruhi keputusan dalam menentukan pilihan.

“Pilihan masyarakat memiliki nilai penting dalam menentukan arah demokrasi. Karena itu, jangan tukarkan pilihan dengan imbalan apa pun. Gunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan yang bebas dan bertanggung jawab.”

Kutipan tersebut merupakan draft dan perlu disesuaikan dengan pernyataan sebenarnya sebelum dipublikasikan.

Pesan “Jangan tukarkan pilihanmu dengan imbalan” menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menganggap pemberian yang berkaitan dengan pilihan politik sebagai sesuatu yang biasa. Jika praktik tersebut dibiarkan, proses demokrasi dapat berkembang menjadi hubungan yang bersifat transaksional.

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terus mendorong masyarakat untuk turut menjaga integritas proses demokrasi melalui pengawasan partisipatif. Masyarakat diharapkan berani menolak praktik yang dapat memengaruhi pilihan serta ikut menciptakan Pemilu yang berintegritas.