Ketua Bawaslu Lampung Barat Hadiri Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2027

Ketua Bawaslu Lampung Barat Hadiri Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD 2027

LAMPUNG BARAT – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat, Novri Jonestama, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Makhga Sana DPRD Kabupaten Lampung Barat dan dihadiri Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Wakil Bupati Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Nukman, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah bersama DPRD.

Dalam penyampaiannya, Parosil menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia juga memaparkan gambaran umum rancangan APBD 2027, dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp918,49 miliar lebih dan belanja daerah sebesar Rp937,74 miliar lebih.

Kehadiran Ketua Bawaslu Lampung Barat dalam forum resmi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi dan hubungan kelembagaan dengan berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan di daerah.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Lampung Barat terus berkomitmen membangun koordinasi dan sinergi lintas lembaga, dengan tetap menjunjung tinggi independensi, profesionalitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Melalui hubungan kelembagaan yang terjalin dengan baik, Bawaslu Lampung Barat berharap tercipta komunikasi yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan demi mendukung kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Lampung Barat.